altmantransportlogistics.com – Jakarta – Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menanggapi seruan boikot terhadap hasil yang digunakan terkait dengan Israel yang tersebut belakangan ramai digaungkan. Gerakan boikot itu muncul setelah penyerangan Israel ke Palestina.
Ketua Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan, publik miliki hak untuk membeli barang sesuai kebutuhannya. “Memilih membeli juga mengkonsumsi adalah hak konsumen, hak publik dan juga itu perlu dilindungi” kata Roy saat konferensi pers pada Rabu, 15 Agustus 2023.
Menurutnya, dengan adanya boikot terhadap item yang tersebut diduga berafiliasi dengan Israel itu maka secara otomatis penduduk diharuskan mencari komoditas penggantinya. Padahal, belum tentu konsumen cocok dengan produk-produk lain yang tersebut digunakan sebagai pengganti tersebut.
“Konsumen yang jadi perhatian. Konsumen itu memilih membeli kemudian mendapatkan produk, namun kalau bukan tercapai bagaimana, kalau digantikan apakah cocok atau tidak,” ujarnya.
Untuk itu, kata Roy, pemerintah harus segera mengambil tindakan mengenai hal ini. Ia pun mengingatkan kontribusi konsumsi penduduk terhadap pertumbuhan perekonomian dalam negeri.
“Pemerintah harus hadir dalam membaca situasi lalu kondisi. Artinya perlu ada langkah-langkah adaptif dari pemerintah dalam membaca situasi saat ini,” jelasnya.
Selain itu, aksi boikot yang dimaksud berkepanjangan juga akan berdampak buruk bagi iklim perniagaan di dalam Indonesia, baik di dalam sektor hulu maupun hilir.
Aprindo memproyeksikan,apabila terjadi pengurangan konsumsi secara berkepanjangan akibat aksi boikot hal itu maka akan terjadi penurunan pemasaran ritel hingga 50 persen.
Tak cuma itu, produsen juga akan bergabung terdampak akibat menurunnya total permintaan dari pasar.
“Kalau tergerus suppliernya, penanaman modal bisa jadi kandas, pertumbuhan tiada mampu terjadi, hingga pengurangan tenaga kerja atau PHK,” kata Roy.
Pilihan Editor: Jokowi Revisi Target Penarikan Utang jadi Rp 421 Triliun, Bagaimana Respons Kemenkeu?