altmantransportlogistics.com – Belum lama ini, Cawapres Prabowo Subianto menyampaikan menyinggung mengenai welfare state. Hal itu ia sampaikan ketika menghadiri sarasehan 100 ekonom yng digelar oleh Institute for Development of Economics and Finance.
Dalam kesempatan itu ia menyinggung Indonesia sebagai welfare state dengan adanya subsidi listrik juga BBM kemudian beberapa konsekuensi yang tersebut didapat.
“Kita sudah welfare state, kita akan bicara ke pemimpin buruh. Eh saudara, kesehatan gak bayar. Subsidi listrik, subsidi BBM. Kemudian sekolah, sekolah kita bikin nggak bayar,” ucap Prabowo lantang.
“Kemudian, kita akan kasih makan siang. Buruh kok udah dapet ini, udah dapet ini, udah dapet ini, ya kan? Angkutan akan kita bebasin. Supaya kau kerja juga ringan, ya sudah dong. Jangan kau tuntut-tuntut pengusaha kalau engga untung pengusahanya bisa jadi pindah ke Bangladesh,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga memohonkan agar tak menuntut pengusaha-pengusaha. Karena para pengusaha akan pindah negara jika terlalu dicekik oleh buruhnya.
Kendati demikian, bahasan masalah walfare state yang tersebut dibahas Prabowo malah menuai kritikan. Namun, sebelum mendiskusikan kritikannya, berikut ulasan mengenai definisi walfare state.
Apa Itu Walfare State?
Welfare state adalah sistem dunia usaha negara di tempat mana pelayanan yang berkaitan dengan kesejahteraan warga negara sepenuhnya disediakan oleh pemerintah. Khususnya pendidikan, pelayanan kesehatan, jaminan hari tua atau pensiun, dan juga kecelakaan kerja.
Inti dari sistem sektor ekonomi welfare state adalah tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan warganya. Welfare state diasosiasikan dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Oleh oleh sebab itu itu, welfare state dianggap sebagai mekanisme kesetaraan terhadap kesenjangan yang ditimbulkan oleh kegiatan ekonomi pasar.
Program pengentasan kemiskinan kemudian sistem perpajakan juga menjadi aspek kunci bagi negara yang tersebut menerapkan sistem welfare state. Pembayaran pajak digunakan untuk mencapai distribusi pendapatan yang dimaksud lebih tinggi besar. Selanjutnya digunakan untuk membiayai pembayaran asuransi sosial.
Kendati demikian, merujuk pada kritikan Andry Satrio Nugroho masalah konsep dari negara welfare state seharusnya upah buruhnya selalu meningkat tiap tahun sebagai bagian dari redistributif tools. Kedua adalah pajak pengenaan upahnya cukup tinggi.