altmantransportlogistics.com – Jakarta – Politikus Partai Gerindra Wihadi Wiyanto menduga ada playing victim dalam kasus aparat kepolisian yang dimaksud mendatangi kantor DPC PDIP Kota Solo beberapa waktu lalu. Menurut dia, Polri selama menghadapi pemilihan umum ini sudah pernah netral.
“Justru kita harus jaga Polri, jangan seakan-sekan ada orang playing victim, ini yang jadi masalah,” kata Wihadi dalam rapat di tempat Komisi III DPR bersama Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri lalu jajarannya, Rabu, 15 November 2023.
Wihadi mengatakan bisa saja sekadar polisi dijadikan kambing hitam dalam peristiwa-peristiwa seperti itu. Padahal, kata dia, seharusnya Komisi III DPR sebagai mitra kerja, menjaga lembaga itu bukan justru mempersulitnya. “Kita harus menguatkan Polri,” kata dia.
Sebelumnya, Kantor DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kota Solo pada Rabu, 8 November 2023, dikabarkan menjadi target patroli oleh petugas dari Kepolisian Resor Kota (Polresta) Solo. Kegiatan yang dinilai Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo tiada wajar.
Di sisi lain, Kepala Polresta (Kapolresta) Solo Komisaris Besar Polisi Iwan Saktiadi mengemukakan patroli yang digunakan dilaksanakan Polresta Solo itu merupakan kegiatan rutin dalam rangka menjauhi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Saat ditemui di tempat kediamannya pada Pucang Sawit, Jebres, Solo, Rudy, sapaan akrab FX Hadi Rudyatmo, memberikan konfirmasi bahwa ia mendapatkan informasi berbentuk foto terkait patroli yang mana dijalani polisi di dalam Kantor DPC PDIP Kota Solo, Rabu.
“Saya dikirimi foto kalau DPC (DPC PDIP Kota Solo) dipatroleni (dipatroli) polisi. Hal ini menurut saya tidak ada wajar. Karena apa pun yang dijalani oleh aparatur negara, termasuk TNI, Polri, atau ASN (aparatur sipil negara), kalau tidak ada ada kegiatan bukan mampir di dalam DPC,” ungkap Rudy kepada wartawan, kemarin.
Dengan kondisi itu, menurut Rudy akan dapat memunculkan opini liar pada warga bahwa itu sebagai bentuk intervensi oleh aparat negara kepada partai kebijakan pemerintah (parpol) tersebut. “Hal itu dinilai oleh kader partai adalah hal yang digunakan disayangkan. Karena dari dulu sampai sekarang DPC tidak ada pernah diimplementasikan seperti itu,” katanya.
Isu ketidaknetralan Polri kian mencuat belakangan ini. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Aiman Adi Witjaksono menyebut ada lima perwira tinggi di dalam kepolisian yang tersebut diarahkan untuk membantu pasangan Prabowo-Gibran. Namun, kata Aiman, perwira itu menolak perintah itu sebab diklaim punya hati nurani.
Menurut anggota Komisi III DPR Safaruddin, mencuatnya isu itu belum diiringi dengan pernyataan langsung dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tentang netralitas Polri.
Dia mengusulkan agar Kapolri bicara netralitas di tempat depan wartawan agar kelak jika ada ketidaknetralan Polri, hal ini dapat dipertanggungjawabkan pada Komisi III DPR.
“Pak Kapolri bicaralah dalam depan umum (netralitas Polri),” kata Safarudin yang mana juga Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu saat rapat di tempat Komisi III, Rabu, 15 November 2024. “(Bicara) Polri netral, gitu,” kata dia.
Pilihan Editor: Kabaharkam Bilang Anggota Polri yang dimaksud Tidak Netral di area pemilihan umum 2024 Bisa Kena Sanksi