altmantransportlogistics.com – Jakarta – Pengamat sektor kegiatan ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 secara serentak akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian oleh sebab itu meningkatnya konsumsi pemerintah lalu masyarakat.
"Pasti konsumsi akan meningkat lantaran banyak anggaran akan dihasilkan untuk hal-hal konsumtif," kata Esther saat dihubungi ANTARA pada Jakarta, Senin.
Pada 2024, akan dilaksanakan pemilihan umum legislatif DPR serta DPRD, pemilihan presiden serta delegasi presiden (pilpres) hingga pemilihan kepala daerah. pilpres serentak hal itu menyebabkan pengeluaran untuk hal-hal konsumtif mulai dari persiapan hingga penyelenggaraan pemilihan umum termasuk pengeluaran pemerintah untuk penyelenggaraan pilpres hingga belanja kampanye.
Selain itu, Esther menuturkan industri yang digunakan digunakan bergerak pada bidang konveksi juga akan meningkat, lantaran dia itu mendapat pesanan untuk mencetak kaus kampanye. Kemudian, akan ada banyak bantuan-bantuan pasar diskon mendekati pemilihan umum sehingga konsumsi rumah tangga akan naik.
Namun, dalam tempat sisi lain para penanam modal cenderung menunggu juga mengamati terkait hasil pilpres juga arah kebijakan para kepala pemerintahan juga kepala daerah yang digunakan digunakan terpilih dalam pemilihan hal itu sebelum menanamkan modalnya pada Tanah Air.
Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan total alokasi anggaran pemilihan umum dari 2022-2024 mencapai sebesar Rp70,6 triliun.
Anggaran hal itu diberikan secara bertahap, pada tahun 2022 tercatat anggaran pemilihan umum sebesar Rp3,1 triliun, pada 2023 sebesar Rp30 triliun, serta pada 2024 sebesar Rp37,4 triliun.
Bendahara Negara hal itu merinci realisasi anggaran pemilihan umum tahun ini sampai dengan 19 September mencapai Rp14 triliun atau 30 persen dari pagu anggaran yang digunakan dimaksud sebesar Rp46,7 triliun.
Realisasi melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) lalu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tercatat sebesar Rp12,6 triliun dari pagu awal sebesar Rp23,8 triliun. Anggaran yang dimaksud disebut dialokasikan untuk pembentukan badan adhoc, penetapan total total kursi serta penetapan daerah pemilihan, pengawasan penyelenggaraan pemilu.