altmantransportlogistics.com – INFO NASIONAL – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengungkapkan MPR RI bersama Forum Alumni HMI-Wati (FORHATI) akan menyelenggarakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI sekaligus Talk Show Kebangsaan kemudian Sosialisasi Pedoman Dasar Forhati. Talk show kebangsaan mendiskusikan tentang peran urusan politik perempuan dalam pemilihan umum 2024, dengan turut menghadirkan para Capres – Cawapres beserta tim pemenangannya untuk menyampaikan gagasannya tentang masa depan Indonesia, khususnya dalam program pemberdayaan perempuan. Sekaligus meyakinkan ikim kebijakan pemerintah tetap sejuk hingga selesainya berbagai tahapan Pileg dan juga Pilpres 2024.
“Tingkat partisipasi perempuan dalam urusan politik memang sudah meningkat. Tercermin dari keterpilihan kaum perempuan pada parlemen yang tersebut dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Misalnya pada tahun 1999 baru mencapai 9 persen, kemudian meningkat menjadi 11,8 persen pada tahun 2004. Meningkat kembali pada tahun 2009 menjadi 18,3 persen, namun sedikit mengecil tahun 2014 menjadi 17,3 persen. Pada tahun 2021, capaian ini kembali meningkat menjadi 21,9 persen. Meskipun kita mensyukuri peningkatan hitungan partisipasi perempuan dalam parlemen, namun capaian hal tersebut belumlah mencapai target yang dimaksud diharapkan, yaitu sebesar 30 persen,” ujar Bamsoet usai menerima Presidium Forhati, pada Jakarta, Rabu (15/11/23).
Presidium Forhati yang tersebut hadir antara lain Cut Emma Mutia Ratna Dewi, Wa Ode Nurhayati, Elly Ernawati, lalu Nurjanah.
Ketua DPR RI ke-20 kemudian mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, lalu Keamanan ini menjelaskan, berdasarkan data Inter-Parliamentary Union (IPU) yang digunakan dirilis pada November 2022, dengan rasio persentase jumlah keseluruhan anggota parlemen perempuan sebesar 21,9 persen, Indonesia menduduki peringkat ke-105 dari 188 negara. Lebih rendah dibandingkan rata-rata persentase perempuan anggota parlemen di tempat tingkat global yang mencapai 26,5 persen.
“Kesetaraan hak kebijakan pemerintah perempuan kemudian laki-laki sebenarnya sudah pernah dijamin oleh Konstitusi. Kita pun telah lama meratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan ke dalam Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1968. Lebih spesifik lagi, affirmative action sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa pengajuan calon legislatif harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen. Di samping itu, penerapan zipper system mengatur, bahwa dari setiap 3 orang akan datang calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan akan datang calon,” jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI juga Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, berbagai bentuk keberpihakan hal tersebut juga ditopang oleh fakta, bahwa perspektif kaum perempuan terhadap kehidupan kebijakan pemerintah cukup menjanjikan. Ini tercermin dari rilis hasil penelitian Plan International Indonesia, yang mana mengangkat tema tentang “Remaja Perempuan kemudian Politik”. Hasil penelitian menunjukan bahwa 94 persen remaja perempuan percaya mengenai urgensi keterlibatan kaum perempuan dalam dunia politik.
Ironisnya, di area sisi lain, penelitian yang digunakan sebanding juga mengungkapan bahwa tambahan dari 97 persen remaja perempuan berpandangan bahwa masih ditemukan hambatan-hambatan untuk berpartisipasi dalam dunia politik.
“Menyikapi berbagai paradigma dalam atas, kita menyadari bahwa untuk mengoptimalkan partisipasi kaum perempuan, masih diperlukan adanya dorongan dari berbagai pemangku kepentingan. Salah satunya adalah dari partai politik, melalui proses rekrutmen kebijakan pemerintah yang akomodatif bagi kaum perempuan, untuk menjaring sebanyak-banyaknya perempuan yang tersebut miliki kemungkinan dan juga kompetensi,” pungkas Bamsoet.(*)