altmantransportlogistics.com – Jakarta – Plh. Dirjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) La Ode Ahmad P Bolombo menilai perlu adanya kolaborasi semua stakeholder dalam area pusat, daerah, hingga desa guna mewujudkan desa kemudian kelurahan yang tersebut digunakan maju, mandiri, kemudian sejahtera.
Hal ini akibat kondisi desa yang mana itu sangat beragam karakteristik kemudian jenisnya. Sebab, keberagaman itu akan berpengaruh dalam penyelenggaraan pemerintah.
"Keragaman ini tentunya akan berpengaruh dalam penyelenggaraan pemerintahan yang digunakan hal tersebut diemban oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, serta desa," kata La Ode dalam keterangannya dalam dalam Jakarta, Senin.
Menurutnya, untuk memperkuat program Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam membangun Indonesia dari pinggiran, Kemendagri memberikan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa.
Peningkatan kapasitas dapat dikerjakan melalui pelatihan peningkatan kompetensi, manajemen pemerintahan, keuangan, kepemimpinan (leadership) juga manajerial secara umum melalui Program Penguatan Pemerintahan kemudian Pembangunan Desa (P3PD). Adapun P3PD merupakan program kerjasama antara Pemerintah RI lalu Bank Dunia (World Bank).
La Ode juga menyoroti pengukuhan Pengurus DPD APDESI Kalimantan Tengah. Menurutnya, sampai saat ini APDESI menjadi wadah asosiasi para Kepala Desa kemudian Perangkat Desa dalam seluruh Indonesia.
"APDESI berkontribusi komunikasi, koordinasi, bersinergi membantu kemudian mendampingi pemerintah desa dalam melaksanakan perkembangan desa juga mengambil bagian meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan desa," jelasnya.
Dia berharap APDESI tetap menjaga kekompakan kemudian juga kondusifitas pemerintah desa, terus bekerja bersama demi meningkatkan kesejahteraan kemudian kualitas hidup rakyat desa dalam rangka mewujudkan desa yang digunakan maju, mandiri, lalu sejahtera.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menjelaskan rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa ini merupakan wadah bersama kepala desa untuk berkoordinasi, berkolaborasi kemudian sinergi dalam menyelesaikan permasalahan kemudian penguatan tata kelola pemerintahan di area dalam desa, pada antaranya batas desa.
Beberapa isu strategis desa yang mana disampaikan, yaitu proyek listrik desa, pengerjaan infrastruktur desa (jalan aspal), perkembangan sumber daya manusia pada area desa, penguatan sektor kesehatan desa (stunting), pangan desa, serta inflasi serta tingkat perkembangan inflasi pada desa.
"Diperlukan Integritas kemudian Kejujuran dalam bertugas untuk memberikan yang dimaksud terbaik bagi desa di dalam tempat akhir masa jabatan kepala Desa, dikarenakan yang digunakan itu paling mengetahui Kondisi desa adalah kepala desa," pungkas Sugianto.