altmantransportlogistics.com – Pemerintah terus menggenjot penyelenggaraan infrastruktur di tempat Ibu Kota Nusantara (IKN) di dalam Kalimantan Timur. Bahkan, beberapa infrastruktur mulai terbangun di tempat Kalimantan Timur itu.
Namun, banyak pakar menilai IKN sanggup terancam menjadi kota mati. Pakar Sosiologi Perkotaan Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Prof Sulfikar Amir menyebut tujuan pemerintah membangun IKN untuk keadilan pembangunan adalah kekeliruan cara berpikir.
“Pemerataan pertumbuhan sebanding sekali tak ditentukan oleh lokasi ibukota. Anda lihat ibu kota Amerika Serikat dalam Washington DC yang ada di tempat pantai timur, tetapi justru California yang berada sangat jauh dari ibu kota adalah negara bagian yang digunakan paling kaya. Sementara negara bagian yang tersebut paling miskin justru West Virginia yang digunakan dekat dengan ibu kota yaitu semata-mata 2 jam dari Washington DC,” ujarnya yang dikutip Minggu (19/11/2023).
Sulfikar mengibaratkan kota seperti organisme yang dimaksud tumbuh, menyerap sumber daya, melakukan proses produksi dan juga kemudian mati.
“Ada kota yang hidup dan juga mati, ada kota yang dimaksud belum sempat hidup sudah mati,” jelas dia.
Sulfikar menuturkan, pemindahan Ibu Kota atas nama kesetaraan penyelenggaraan adalah proyek yang tersebut tidaklah punya basis teknokratik kemudian cacat perhitungan. Selain itu, alasan pemindahan Ibu Kota sebab dianggap tidak ada terbendungnya beban sosial-ekonomi Jakarta, justru tidaklah relevan akibat Jakarta masih bisa saja dibenahi dengan pendekatan juga tata kelola kolaborasi.
“Jakarta mengalami perubahan signifikan 10-15 tahun terakhir, terutama di dalam bawah kepemimpinan Anies Baswedan. Artinya hambatan Jakarta dapat diselesaikan. Jakarta adalah proses yang memberi kita optimisme bahwa kota-kota Indonesia bisa saja dibenahi. Maka kesetaraan pengerjaan mestinya yang dimaksud dibangun bukan 1 kota tapi 18 kota besar di dalam seluruh Indonesia,” kata Sulfikar.
Sementara Pakar Tata Kota UGM, Dr Tri Mulyani Sunarharum, Kota Kolaborasi perlu diwujudkan di dalam skala nasional, walau ada banyak tantangan untuk mewujudkannya.
“Di pemerintahan tantangannya adalah bekerja masih ego sektoral, antar pemerintah dalam level kota/kabupaten dengan provinsi serta nasional. Harus ada iklim kolaborasi yang dimaksud memungkinkan adanya dialog dua arah, tidaklah didominasi keputusan top down tapi juga bottom up, juga cross sectoral,” pungkas Mulyani.