altmantransportlogistics.com – Jakarta – Direktur Eksekutif serta Ekonom Center of Economics and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai komitmen pendanaan transisi energi berkeadilan atau Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai US$ 20 miliar atau Rp 314 triliun sebagai suatu program cukup kontradiktif.
Salah satu faktornya akibat rancangan rencana penanaman modal juga kebijakan komprehensif (comprehensive investment and policy plan atau CIPP) kesepakatan kemitraan JETP yang mana ada dalam dokumen tersebut.
“Target bauran energi terbarukan dalam CIPP cukup ambisius, yakni mencapai 44 persen pada 2030,” ujar Bhima dalam acara konferensi pers dalam Bakoel Koffie Cikini, Jakarta Pusat, Rabu, 15 November 2023.
Menurut Bhima, minimnya target pensiun dini PLTU dalam draf rencana ini berpotensi memperlambat langkah reformasi sistem energi Indonesia menjadi lebih banyak hijau.
Di sisi lain, Bhima menyebutkan cuma ada dua Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang masuk daftar pensiun dini dalam skema ini, yaitu PLTU Pelabuhan Ratu kemudian PLTU Cirebon.
“Sebagian PLTU yang masuk pensiun dini, yakni PLTU Cirebon-1, sebenarnya sudah masuk dalam skema ETM (energy transition mechanism atau mekanisme transisi energi),” kata dia.
Dia mengklaim seolah tiada ada niat penting untuk benar-benar melakukan penutupan PLTU batu bara. “JETP menjadi bukan jelas, awalnya mau pensiun PLTU batu bara justru tiada dilaksanakan dengan serius,” tuturnya.
Selain itu, melalui riset yang dilaksanakan oleh CELIOS dengan melibatkan 1.245 orang responden, mengungkap sebanyak 76 persen warga bukan mengetahui adanya JETP.
“Hasil survei menunjukkan pemahaman publik mengenai JETP masih sangat rendah,” tuturnya. Survei menunjukkan informasi terkait JETP tambahan dipahami oleh publik di dalam Bali melebihi daerah lain.
Hal ini, kata Bhima, mengindikasikan bahwa informasi JETP lebih tinggi dikaitkan event G20 sehingga persebaran informasi langkah lanjut komitmen transisi energi berkeadilan dipersepsikan belum merata.
“Padahal, publik yang mana terimbas dengan adanya penutupan PLTU, misalnya di area Kalimantan sebagai pemasok batubara kemudian di area daerah tempat PLTU beroperasi, perlu terlibat bergerak dalam merumuskan program JETP,” kata dia.
Pilihan Editor: Jokowi Revisi Target Penarikan Utang jadi Rp 421 Triliun, Bagaimana Respons Kemenkeu?